Home » BERITA » Polres Pidie Gelar Apel Penandatanganan Pakta Integritas Tentang Netralitas Pilkada Pijay di Meureudu

Polres Pidie Gelar Apel Penandatanganan Pakta Integritas Tentang Netralitas Pilkada Pijay di Meureudu

kapolres pidie pakta

Kepala Kepolisian Resor Pidie AKBP Andy Nugraha Setiawan Siregar, SIK melaksanakan Penandatangan Pakta Integritas Tentang Netralitas Polres Pidie Dalam Pelaksanaan Pilkada Pidie Jaya Tahun 2018 di Lapangan Sepak Bola Meureudu Kecamatan Meureudu Kab.Pidie Jaya, Rabu (07/02/2018) sekira pukul 08.30 Wib, pagi tadi.

Tribratanewspolrespidie ; Apel penandatanganan Pakta Integritas Tentang Netralitas Polres Pidie Dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pidie Jaya berlangsung pada Rabu (07/02/2018) sekira pukul 08.30 Wib di Lapangan Sepak Bola Meureudu Kab.Pidie Jaya pagi tadi.

Adalah Kapolres Pidie AKBP Andy Nugraha Setiawan Siregar, SIK yang menjadi Inspektur Apel dalama acara tersebut, sementara Kapolsek Panteraja Iptu Mahyuddin, SH bertindak sebagai Komandan Upacara sedangkan Kasat Binmas Polres Pidie sebagai Perwira Apel.

Dalam amanatnya, Mantan Kabag Jarlat SPN Seulawah Polda Aceh tersebut menyampaikan penekanan Kapolri Jenderal Polisi Prof.H Muhammad Tito Karnavian, PhD terkait sikap Netralitas Pemilu dan Pemilukada serentak 2018, khususnya di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

Dimana Polri tidak akan melibatkan diri dalam politik praktis sebagaimana harapan seluruh rakyat indonesia yang tercantum dalam undang – undang 1945 dan ketetapan MPR Nomor 7 tahun 2000, sebut AKBP Andy.”

Ada beberapa point penting dalam penyampaian amanat tersebut, diantaranya ;

1. Dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon Kepala / Wakil Kepala Daerah / Caleg;

2. Dilarang menerima / meminta / mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, paslon dan timses pada kegiatan pemilu / pemilukada;

3. Dilarang menggunakan / memasang / menyuruh orang lain untuk memasang atribut – atribut yang bertuliskan / bergambar paslon, caleg dan paslon;

4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara / narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan parpol kecuali dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas;

5. Dilarang memperomosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar / foto bakal paslon Kepala / Wakil Kepala Daerah baik melalui Media Massa, Media Online dan Medsos;

6. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal Paslon Kepala / Wakil Kepala Daerah atau Caleg;

7. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada calon kepala / wakil kepala daerah atau caleg / timses;

8. Dilarang menjadi pengurus / anggota Timses Paslon / Caleg di dalam Pemilu / Pemilu Kada;

9. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan / atau tindakan yang dapat menguntungkan / merugikan kepentingan politik parpol amupun paslon / caleg di dalam kegiatan pemilu kada;

10. Dilarang memberikan fasilitas – fasilitas dinas meupun pribadi guna kepentingan parpol / paslon / caleg / timses pada masa kampanye;

11. Dilarang melakukan Kampanye Hitam ( Black Compain) terhadap paslon tertentu serta dilarang menganjurkan menjadi Golput;

12. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil perhitungan suara pada pemilu / pemilukada;

13. Dilarang menjadi panitia pemilu, anggota KPU / KIP atau Panwaslu serta turut campur tangan di dalam menentukan peserta pemilu.

Sementara perlu saya tekankan bahwa yang wajib dilaksanakan adalah memberikan pengamanan pada setiap rangkaian / tahapan kegiatan pemilu / pemilukada sehingga rasa aman dapat dirasakan oleh masyarakat dalam memberikan hak pilihnya pada pesta demokrasi yang akan kita hadapi di Kabupaten Pidie Jaya nantinya, terang Andy.”

 Sedangkan dalam pakta integritas Netralitas Polres Pidie tertuang dalam butir – butir sebagai berikut ;

  1.  Sebagai anggota polri wajib patuh dan taat terhadap peraturan serta perundang – undangan yang berlaku;
  2. Mengetahui dan memahami bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara dan anggota TNI Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon kepala / wakil kepala daerah sebagaimana di atur dalam undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentag pemilihan kepala daearah;
  3. Anggota Polri berpangkat tamtama sampai jenderal bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri baik langsung maupun tidak langsung terhadap politik praktis;
  4. Bersedia dikenakan sanksi apabila melanggar pernyataan tersebut diatas sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku serta tidak akan menuntut atas sanksi yang di putuskan dalam sidang.

Acara tersebut dihadiri oleh Waka Polres Pidie Kompol Tirta Nur Alam, SE, Dandim 0102 Pidie Letkol Arh Dony Indiawan, S.I.P, Ketua KIP Kab.Pidie Jaya Musman, SH, Kajari Pidie Jaya, Plt sekda Pidie Jaya, Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya, Ketua Panwaslih Kab.Pidie Jaya, Kepala Kesbangpol Kab.Pidie Jaya, para Kabag, Kasat Fungsi, serta para Kapolsek Jajaran Kab.Pidie Jaya.