Home » BERITA » Ketua UPP Saber Pungli Pidie Kompol Tirta Nur Alam, SE Membuka Sosialisasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungli di Bidang Pendidikan

Ketua UPP Saber Pungli Pidie Kompol Tirta Nur Alam, SE Membuka Sosialisasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungli di Bidang Pendidikan

saber gitu sip

Ketua UPP Saber Pungli Pidie Kompol Tirta Nur Alam, SE membuka Sosialisasi Satgas Saber Pungli Kabupaten Pidie tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungli Di bidang Pendidikan, Selasa (06/02/2018) sekira pukul 14.00 Wib, siang tadi.

Tribratanewspolrespidie ; Ketua UPP Saber Pungli Kab.Pidie Kompol Tirta Nur Alam, SE membuka kegiatan sosialisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ( Satgas Saber Pungli) di Kabupaten Pidie di Aula Gedung Pendidikan dan Latihan ( Diklat) Kabupaten Pidie, selasa (06/02/2018) sekira pukul 14.00 Wib, siang tadi.

Dalam arahannya Ketua Pelaksana Tugas Saber Pungli Kabupaten Pidie, menyampaikan beberapan hal, diantaranya ;

1.  Tentang Visi dan Mis Saber Pungli yakni terwujudnya pelayanan publik pada semua instansi pemerintah Kabupaten Pidie yang terbebas dari pungutan liar;

2. Melaksanakan Pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfataan personil, satuan kerja dan saran prasarana, yang berada di instasi pemerintah Kabupaten Pidie;

3. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;

4. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari instansi pemerintah dan pihak lain yang terkait pelayanan publik dan pemetaan rawan pungli di masing – masing instansi;

5. Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;

6. Melakukan operasi tangkap tangan;

7. Memberikan rekomendasi kepada Bupati / Walikota dan SKPA untuk memberikan sanksi administrasi kepada eplaku pungli sesuai dengan ketentuan.

Sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal ( Kasat Reskrim) Polres Pidie AKP Mahliadi, ST, MM menyampaikan beberapa hal, diantaranya ;

1. Pungutan liar ( Pungli) adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan atau di pungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut sehingga dapat diartikan sebgai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana;

2. Berdasarkan peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efesien dan mampu menimbulkan efek jera serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar;

3. Tugas satgas saber pungli adalah melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efesien dengan optimalkan pemanfaatn personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah;

4. Undang – Undang yang mengatur tindak pidana pungli sudah jelas diatur dalam undang – undang n0. 20 tahun 2001

5. Sedangkan jenis – jenis pungli disekolah yang dilaporkan satgas pungli dan ragam pungutan disekolah yakni Uang pendaftaran masuk, Uang SSP / Komite, Uang Osis, Uang Ekstrakuliluker, Uang Ujian, Uang Daftar Ulang, Uang Study Tour, Uang Les, Uang Buku Ajar, Uang Wisuda, Uang Infak, Uang Foto, Uang Biaya Perpisahan, Uang seragam, Uang Menulis Ijazah, Uang Formulir, Uang Panitia, Uang Computer dsb.

Sedangkan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sigli menyampaikan beberapa hal yakni ;

1. Undang – undang korupasi tertuang dalam pasal 2 dan 3 di dalam undang – undang tipikor;

2. Penggunaan pasal 368 ayait 1 tentang pemerasan proesenya lebih cepat dalam pembuktian;

3. Salah satu data yang di input dari ombusman, dinas pendidikan rangking 5 besar dalam laporan pengutan liar.

Disamping itu juga team ahli Kab.Pidie Dr. Umar Mahdi, SH, MH menyampaikan, bahwa bila sudah memiliki bukti yang cukup tentang adanya pungutan liar silahkan di bawa ke pengadilan; tidak boleh ada pungutan terhadap wali murid dan Instruksi Mendagri nomor 180/ 3935 / SJ , tanggal 24 Oktober 2016 yang termasuk dalam pengawasn pencegahan dan penghapusan pungli, diantaranya ; Perizinan, Hibah dan Bantuan Sosial, Kepegawaian, Pendidikan, Dana Desa, Pelayanan Publik, Pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lain yang beresiko penyimpangan.

Acara tersebut di iikuti oleh 98 (sembilan puluh delapan) para Kepala Sekolah tingkat SLTP / MTSN Sederajat yang ada di Kab.Pidie.