Home » BERITA » Kapolres Pimpin Rapat Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Dana Desa di Kab.Pidie dan Pidie Jaya

Kapolres Pimpin Rapat Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Dana Desa di Kab.Pidie dan Pidie Jaya

kAPOLRES HUI

Kapolres Pidie AKBP Andy Nugraha Setiawan Siregar, SIK didampingi Kajari Sigli Efendy SH, MH dan Sekda Kab.Pidie H. Amiruddin,SE, M.Si membuka Rapat Pembahasan dan Penyusunan Pokja tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa di Kab.Pidie dan Pidie Jaya, Senin (06/11/2017) sekira pukul 08.30 Wib, pagi tadi.

Tribratanewspolrespidie ; Rapat Pembahasan dan Penyusuan Kelompok Kerja ( Pokja ) Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa di Kab.Pidie dan Pidie Jaya berlangsung di Aula Wira Satya Mapolres Pidie, Senin (06/11/2017) sekira pukul 08.30 Wib, pagi tadi.

Rapat tersebut dibuka oleh Kapolres Pidie AKBP Andy Nugraha Setiawan Siregar, SIK yang di dampingi oleh Sekretaris Daerah ( Sekda) Kab.Pidie, Amiruddin, SE, M.Si, Kepala Kejaksaan Negeri Sigli Effendi, SH, MH dan dihadiri oleh Waka Polres Pidie Kompol Tirta Nur Alam, SE, Dandim 0102 Pidie yang diwakili oleh Pasi Intel Letda Inf Ibrahim, Inspektorat Pidie, Jamiat, Inspektorat Pidie Jaya, Jufrijal, Kepala Pekerjaan Umum Pidie, M.Nazar, Kabag Sumda Polres Pidie Kompol Ady Sofyan, SH, MM, Kabag Ops Polres Pidie Kompol Juli Efendy, SE, Kasat Binmas Polres Pidie AKP Rahmad Nuzuluddin, Kasat Reskrim AKP Syamsul, SH, Kasat Intelkam Polres Pidie Iptu Andri Permadi, SIK, para Kapolsek Jajaran Polres Pidie serta para Tamu undangan.

Dalam arahannya, Kapolres Pidie menyampaikan beberapa hal, diantaranya ;

  1. Adapun ruang lingkup tentang pengawasan dana desa adalah masalah penguatan pembinaan aparatur dalam Desa, pembinaan dan pematapan dana Desa, pengawasan pengelolaan dana Desa, penyalahgunaan dana desa dan penegakan hukum.
  2. Penekanan Kapolri ke pada para Kapolres tentang dana Desa yaitu tentang penguatan Bhabinkamtibmas dan dapat membuat Tim terpadu antara intasi Pemda dan Aparatur negara lainya.
  3. Para kepala Desa diharapakan agar jangan dipekerjakan para kontraktor tetapi diharapkan kinerja ataupun pekerja dari Desa tersebut.
  4. Kapolda Juga menegaskan dalam pengawasan dana desa ini lebih baik dilakukan pencegahan dari pada penindakan dan semoga aktif dlm pengelolaan dana Desa.
  5. Kapolda juga berpesan para kapolres harus aktif dalam pengawasan dana desa .

Disamping itu juga Kajari Sigli, Effendi, SH, MH juga menyampaikan beberapa hal diantaranya ;

  1. Dalam pengelolaan dana Desa Presiden Republik indonesia mengingatkan bahwa dalam progran Mou ini dikemas dalam bentuk yang baik maksud dan tujuan adalah untuk memaksimalkan dan mesejahterakan Desa.
  2. Dana desa paling mudah untuk mengelolanya, karena masyarakat atau aparatur desa sendiri yang merencanakan dan mengawasi.
  3. Untuk kedepan yang harus kita lakukan adalah Monitoring sosialisasi Dana Desa ini adalah untuk kepentingan Desa.
  4. Apabila kedepan nya sesudah ada pembinaan dan apabila ada dilakukan penyimpangan maka kita harus menindaknya.
  5. Untuk anggaran dana desa dalam hal pengawasan dana desa kami beserta intansi terkait termasuk polri mudah mudahan bisa terawasi dana desa dan berjalan dengan baik.

Dan tak ketinggalan, Sekretaris Pemda Pidie H. Amiruddin, SE, M.Si, menyampaikan beberapa hal, di antaranya ;

  1. MOU tentang Dana Desa sangatlah strategis adapun sasaran dana desa tersebut dapat terarah dan dapat mensejahterakan masyarakat.
  2. Dana desa dikelola dengan sistematis Rencana kerja pemerintahan Gampong yang diproses dengan Musrembang Gampong yg dilaksanakan oleh komponen masyarakat gampong dari rencana kerja ini adalah proses awal lahirnya APBG diseluruh pelosik Desa di indonesia.
  3. Proses dana Desa melalui pembahasan mulai tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan baik dari mentri sampai tingkat Desa mendorong kami untuk benar benar mengawasinya.

       4.Dana Desa dapat dicairkan apabila pertanggung jawaban dana desa sebelumnya 75  persen dapat dikerjakan dan     dipergunakan dengan maksimal sesuai yg di harapakan.

      5.Pajak Daerah yg diterima oleh pihak Kabupaten wajib diberikan kepada pemerintah Gampong sesuai realisasi dari parlemen.

  1. Prinsip dari pengunaan dana desa melibatkan masyarakat dari gampong trrsebut dan anggarannya sangat besar dan harus mengontrol dgn optimal.
  2. Dengan Mou tentang Anggaran dana desa ini semoga nantinya dapat tepat sasaran yang dapat mengoptimalkan prioritas pembangunan desa dan pemberdayaan Desa.